21 Sep 2010

Rusunawa Ambarawa sepi peminat

Selasa, 21/09/2010 22:05:43 WIB

Oleh: Antara


UNGARAN: Rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang dibangun di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah untuk warga tidak mampu masih sepi peminat, karena harganya dianggap terlalu mahal.

Kabid Perumahan dan Pemukiman, Dinas Cipta Karya, Perumahan, dan Kebersihan Kabupaten Semarang, Tri Winarso di Ungaran, Selasa mengatakan, pendaftar rusunawa tersebut hingga kini masih 14 orang, padahal yang disediakan 96 unit.

Dia mengatakan, pada saat sosialisasi banyak yang mendaftar, hanya saja setelah muncul Perda No. 4/2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Rumuah Susun Sederhana Sewa, banyak warga yang mengundurkan diri, karena tidak bisa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Selengkapnya klik disini

--

Jasa Marga investasi Rp500 miliar garap properti

Bisnis Indonesia, 15 September 2010

JAKARTA: PT Jasa Marga Tbk akan melakukan ekspansi di bidang properti melalui pengembangan kawasan di sekitar jalan tol dengan investasi sekitar Rp500 miliar.


Issue : Bisnis properti cukup menarik membuat PT Jasa Marga Tbk berniat akan melakukan ekspansi di bidang properti yang akan bersinergi dengan perusahaan BUMN atau menggandeng swasta

Selengkapnya klik disini

Kerja Keras Bangun Rusunawa

Koran Jakarta,  20 September 2010 
 
Pendanaan terbatas dan ketersediaan lahan murah untuk rusunawa belum terpecahkan. Pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) selama ini berjalan kurang maksimal.

Issue : Hunian Murah, Pemda Diharapkan Mendukung Penyediaan Lahan. Pendanaan terbatas dan ketersediaan lahan murah untuk rusunawa belum terpecahkan. Pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) selama ini berjalan kurang maksimal.


Selengkapnya klik disini
--

Kemenpera Diminta Terbitkan SOP Fasilitas Likuiditas

Suara Karya, 20 September 2010

JAKARTA (Suara Karya) :  Para pejabat dan staf di lingkungan Kementerian Perumahan (Kemenpera) dinilai kurang serius dalam mendukung kiprah Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa dalam mendorong penerapan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Seharusnya sejak ide itu digulirkan pada awal Januari silam, para pejabat di Kemenpera sudah menyiapkan standard operating procedure (SOP) untuk patokan realisasi FLPP.

Issue : Standard Operating Procedure (SOP) untuk patokan realisasi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) belum juga selesai sementara Peraturan Menteri Keuangan tentang FLPP keluar. Sementaraitu,  Sekretaris Kementerian Perumahan Iskandar Saleh mengatakan, kunci penerapan FLPP sebenarnya bukan hanya SOP, melainkan juga Peraturan Menteri Keuangan tentang Komposisi dan Rate Fasilitas Likuiditas (FL).


Selengkapnya klik disini
--

Pembelian Rusunami oleh Pejabat Harus Dibatalkan

Media Indonesia, 21 September 2010 

KETUA DPRD. Kota Tangerang Herry Rumawatine meminta kepada Wali Kota Tangerang Wahidin Halim agar bertindak tegas terhadap para pejabat di wilayahnya yang telah menjadikan rusunami The Colour di kompleks Perumahan Modern Land, Kota Tangerang, Banten, sebagai lahan bisnis. 

Issue : Tindakan tegas bagi pejabat dan pengembang yang menjadikan Rusunami menjadi lahan bisnis.

Selengkapnya klik disini

RUU Perkim Bahas Pembiayaan Perumahan

Investor Daily, 21 September 2010

JAKARTA - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mengusulkan agar skema pembiayaan perumahan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Perumahan dan Permukiman (RUU Perkim). Dalam rancangan tersebut, pembiayaan perumahan memuat berbagai pola pembiayaan perumahan di antaranya subsidi dan tabungan perumahan.

Issue : Masalah pembiayaan sebelumnya tak pernah diatur. Hal ini menimbulkan ketidakpastian pemerintah dan perbankan khususnya terkait dengan mekanisme kebijakan. Jika diatur, masalah pembiayaan mulai dari tabungan rakyat, perumahan fasilitas subsidi, dan dana pensiun bisa lebih transparan.

Selengkapnya klik disini

19 Sep 2010

Menanti Hadirnya Tabungan Perumahan


Bataviase.co.id, 15 September 2010

Mengumpulkan dana dalam jumlah besar untuk pembiayaan properti bukanlah perkara gampang. Apalagi, jika dana yang dikumpulkan digunakan untuk membantu masyarakat membeli rumah dengan harga terjangkau.

Issue : Pemerintah mencoba untuk merancang terbentuknya tabungan perumahan. Tabungan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk memiliki tempat tinggal. Tabungan ini sedang digodok dalam peraturan Rancangan Undang-Undang Perumahan dan Permukiman (Perkim).

selanjutnya klik disini